OJK Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Pasar Karbon di London Climate Action Week 2026

Syariahnow-Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan dan implementasi nilai ekonomi karbon. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.

Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan risiko keuangan akibat perubahan iklim sekaligus mengembangkan ekosistem pasar karbon Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik dunia.

Sejumlah pejabat pemerintah turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, para duta besar, serta perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.

Baca juga: BCA Syariah Dukung Program KEJAR OJK untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Pelajar

Friderica mengikuti berbagai forum internasional, seperti The Net Zero Delivery Summit , Roundtable Discussion bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon , Southeast Asia Climate Action Forum , Satu Karsa Sharing Session with Global Investors , hingga sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga internasional.

OJK Dorong Pembiayaan Transisi yang Kredibel Dalam berbagai forum tersebut, OJK menekankan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan sistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.

“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif," kata Friderica, dikutip Syariahnow.com , dari ojk.go.id , Rabu, 1 Juli 2026, di Jakarta.

Menurut Friderica, tantangan Indonesia bukan hanya menyediakan modal, melainkan memastikan pembiayaan mengalir kepada proyek-proyek yang layak didanai, kredibel, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Baca juga: 42 Ribu Pesantren Jadi Fokus Digitalisasi Keuangan Kemenag dan OJK

Ia menilai pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20 yang harus menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memperkuat industrialisasi, sekaligus memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Friderica menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan kini telah menjadi bagian dari kerangka hukum, regulasi prudensial, tata kelola risiko, dan kewajiban pelaporan yang mendorong perubahan dalam pengelolaan risiko serta penyaluran pembiayaan.

Perkuat Regulasi Keuangan Berkelanjutan Dalam sesi Transition Finance Panel – Country-level Perspectives pada The Net Zero Delivery Summit , OJK menjelaskan bahwa pembiayaan transisi harus mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.

Untuk mendukung agenda tersebut, OJK terus menyempurnakan berbagai kebijakan, antara lain:

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI); Penguatan pelaporan keberlanjutan sesuai standar internasional; Penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS); Penyusunan panduan transition finance dan transition plan ; Pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar. Selain itu, OJK tengah menyusun revisi POJK Nomor 51 Tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan yang ditargetkan terbit pada tahun ini.

Baca juga: Perkuat Literasi Keuangan Syariah dan Kewirausahaan Santri, OJK Gelar Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH)

Friderica mengatakan TKBI menjadi acuan penting bagi lembaga jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun transisi sehingga dapat meminimalkan praktik greenwashing .

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Satu Karsa dan Penguatan Pasar Karbon Selain regulasi, OJK memperkenalkan Satu Karsa, platform blended finance yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam.

Platform tersebut diarahkan untuk mendukung reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: OJK dan Bareskrim Polri Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

“Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi," katanya.

Dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum , OJK juga menegaskan pentingnya penguatan integritas Bursa Karbon Indonesia sebagai bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

OJK menjalankan pengawasan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) berdasarkan POJK Nomor 14 Tahun 2023. Regulasi tersebut akan segera direvisi untuk menyesuaikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, mencerminkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap perdagangan karbon nasional.

Baca juga: Tahun 2024, Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Capai 39,11℅ dan 12,88℅

“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi," imbuh Friderica.

Perluas Kolaborasi Global Di sela kegiatan LCAW 2026, OJK juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai mitra strategis global guna membahas penguatan kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, serta penguatan stabilitas sistem keuangan.

OJK turut berdiskusi dengan London School of Economics and Political Science (LSE) melalui Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) mengenai sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan untuk mempercepat pembiayaan proyek transisi.

Selain itu, OJK menjadi pembicara dalam Joint Dialogue yang diselenggarakan The Network for Greening the Financial System (NGFS) bersama The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) bertajuk Scaling Credible Transition Finance: Bridging Markets and Policy through Sustainable Pathways .

Baca juga: OJK Panggil Toyota Astra Financial Services Terkait Dugaan Penagihan dengan Kekerasan

Melalui berbagai forum tersebut, OJK menegaskan bahwa kolaborasi internasional menjadi faktor penting agar standar global keuangan berkelanjutan dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang. Dukungan internasional dibutuhkan tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga pembiayaan jangka panjang, pengembangan metodologi, peningkatan kualitas data, pembagian risiko, serta penguatan kapasitas regulator dan pelaku pasar.

OJK Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Pasar Karbon di London Climate Action Week 2026

Bank Muamalat Raih Penghargaan Visa 2026 atas Inovasi Pembayaran Digital Syariah

Bank Muamalat Perkuat Bisnis Ritel dan Sinergi BPKH demi Pertumbuhan Berkelanjutan

Kristopo

Bank Muamalat Perkuat Bisnis Ritel dan Sinergi BPKH demi Pertumbuhan Berkelanjutan

Terpopuler

ADPISI Rumuskan Rekomendasi Peningkatan Mutu MTQMN

Bank Syariah Ini Ciptakan SuperApp BYOND, Janjikan Layanan Lengkap dan Aman

Revitalisasi IAEI: Mengembalikan Semangat Perjuangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Menag Resmikan IAI Al-Irsyad Jakarta, Dorong Kampus Islam Jadi Pusat Pencerahan Era Post-Truth

Jelang Muktmar IAEI 2025, Pilih Pemimpin yang Komitmen dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Petisi

Kemenag: Musafir Boleh Tidak Puasa saat Mudik, tetapi Tetap Jaga Adab

Ini Dia 4 Hal yang Dapat Membatalkan Wudhu

Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?

Kategori

Follow Us

Welcome Back!

Retrieve your password