Sarjito pun mengajak mahasiswa berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS menjadi mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Baca juga: OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah lewat EKSiS 2026
Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Kerangka tersebut mencakup tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, serta pelindungan pengguna jasa. Kehadiran bursa ini diharapkan memperkuat tata kelola perdagangan komoditas sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi masyarakat.
Baca juga: Optimisme Perbankan Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Mahasiswa Perlu Cerdas Menghadapi Keuangan Digital
Di UIN Mataram, Adi Budiarso mengajak mahasiswa memahami peluang dan risiko inovasi keuangan digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, melakukan pembayaran, dan mengenal berbagai instrumen investasi.
