- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen);
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen);
- Jasa pendidikan (16,2 persen);
- Konstruksi (11,5 persen); serta
- Transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh pinjaman berjangka panjang.
Sementara itu, peningkatan utang luar negeri Bank Indonesia dipengaruhi oleh bertambahnya kepemilikan investor nonresiden pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan kebijakan operasi moneter yang berorientasi pasar dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga: OJK, Komdigi, dan Perbankan Perkuat Pemberantasan Scam serta Judi Online di Era Digital
Di sisi lain, utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi, meski dengan laju yang lebih rendah.
Hingga Mei 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,9 miliar atau terkontraksi 0,1 persen secara tahunan. Angka tersebut membaik dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.
Perbaikan terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan (financial corporations), yang mencatat kontraksi 0,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan penurunan 5 persen pada bulan sebelumnya.
Baca juga: BCA Syariah Edukasi Mahasiswa PNJ soal Perbankan Syariah dan Investasi Pasar Modal
Empat sektor dengan porsi terbesar utang luar negeri swasta meliputi:
- Industri pengolahan;
- Jasa keuangan dan asuransi;
- Pengadaan listrik dan gas; serta
- Pertambangan dan penggalian.
Keempat sektor tersebut menyumbang 79,9 persen dari total utang luar negeri swasta.
Selain itu, struktur ULN swasta masih didominasi pinjaman jangka panjang dengan porsi mencapai 74,9 persen.
Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat karena dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
Baca juga: Transaksi Sertifikasi Halal via Bank Muamalat Naik 49,1 Persen hingga Juni 2026
Hal itu tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,9 persen pada Mei 2026. Selain itu, utang jangka panjang masih mendominasi dengan pangsa 83,9 persen dari total ULN nasional.
Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap berada pada tingkat yang sehat sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Menurut BI, optimalisasi pemanfaatan utang luar negeri akan terus diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap meminimalkan berbagai risiko terhadap stabilitas perekonomian nasional.
Baca juga: OJK Sebut Likuiditas Perbankan Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global
Data lengkap mengenai perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia dapat diakses melalui publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juli 2026 di situs resmi Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan.
