OJK, Komdigi, dan Perbankan Perkuat Pemberantasan Scam serta Judi Online di Era Digital

Syariahnow.com-Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta industri perbankan nasional memperkuat sinergi dalam memberantas penipuan digital ( scam ) dan judi online . Kolaborasi tersebut bertujuan membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas guna meningkatkan perlindungan masyarakat serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Komitmen itu ditegaskan dalam OJK Banking Forum 2026 bertema " Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital" yang berlangsung di Kantor OJK, Jakarta, Selasa.

Forum tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, jajaran kementerian dan lembaga, direksi bank umum, asosiasi perbankan, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Baca juga: OJK Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Pasar Karbon di London Climate Action Week 2026

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan deklarasi bersama untuk memperkuat langkah menjaga integritas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan aktivitas perjudian online maupun kejahatan keuangan lainnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak hanya menjaga kesehatan industri, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan keuangan digital.

“ Hari ini, tugas kita bukan hanya memastikan perbankan maupun perusahaan jasa keuangan tetap sehat, tetapi juga, yang paling utama, melindungi konsumen dari berbagai modus scam dan judi online yang terus mengintai masyarakat serta dapat mengurangi kredibilitas maupun kepercayaan terhadap sistem keuangan kita," kata Friderica, dikutip Syariahnow.com , dari ojk.go.id , Rabu, 15 Juli 2026, di Jakarta.

Baca juga: OJK Panggil Toyota Astra Financial Services Terkait Dugaan Penagihan dengan Kekerasan

Dia menambahkan, penguatan perlindungan konsumen membutuhkan sinergi yang erat antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri guna membangun ekosistem keuangan digital yang aman dan berintegritas.

Friderica juga mengingatkan bahwa pesatnya transformasi digital diiringi dengan semakin kompleksnya pola kejahatan siber sehingga industri jasa keuangan perlu memperkuat tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, dan sistem perlindungan konsumen.

“Transformasi digital menuntut perubahan cara berpikir. Saya mengajak seluruh industri perbankan menjadikan manajemen risiko teknologi informasi sebagai bagian dari strategi organisasi. Dukungan terhadap pemberantasan judi online tidak boleh hanya sekadar menjadi kewajiban regulasi, tetapi harus lahir dari hati kita semua. Karena ini merupakan penyakit masyarakat yang korbannya bisa saja saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita sendiri," tambahnya.

Baca juga: OJK dan Bareskrim Polri Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Ia mencontohkan kolaborasi melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai salah satu langkah nyata dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari penipuan keuangan digital.

Hingga pelaksanaan forum, IASC telah menerima 608.167 laporan, mengidentifikasi lebih dari 1 juta rekening yang dilaporkan, memblokir 557.751 rekening, serta berhasil mengembalikan dana korban hingga hampir Rp200 miliar.

Perbankan Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital.

Baca juga: OJK Sebut Likuiditas Perbankan Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global

“Perbankan memegang peran sentral dalam sistem keuangan nasional dan dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan publik, sehingga peningkatan upaya pencegahan kejahatan keuangan yang memanfaatkan produk dan atau layanan perbankan serta peningkatan tata kelola teknologi informasi menjadi hal yang strategis dalam era transformasi digital ini," kata Dian.

Menurut Dian, OJK bersama industri perbankan menjalankan tiga strategi utama dalam memberantas perjudian online, yakni memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan berbasis risiko, serta memperkuat koordinasi dalam penanganan rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online.

Hingga Mei 2026, OJK mencatat terdapat 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah, 51,2 ribu penghentian hubungan usaha terhadap nasabah yang terindikasi terkait perjudian online , serta 32.454 rekening telah diblokir setelah melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD).

Baca juga: BCA Syariah Dukung Program KEJAR OJK untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Pelajar

Selain itu, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian pada 2025 meningkat 260,03 persen, mencerminkan semakin kuatnya komitmen industri perbankan dalam memerangi kejahatan keuangan.

Komdigi: Putus Ekosistem Judi Online Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan perjudian online tidak cukup dilakukan dengan memblokir situs, tetapi harus memutus seluruh rantai ekosistem yang menopang aktivitas tersebut.

Menurut Meutya, Komdigi terus memperkuat penanganan konten dan pemutusan akses terhadap berbagai platform digital. Hingga Juli 2026, kementerian telah menangani lebih dari 6,7 juta konten yang mengandung unsur perjudian online.

Baca juga: Program FEBIS dan SAKINAH, OJK Perkuat Ekonomi Pesantren di Kediri

Namun, ia menilai upaya tersebut harus dibarengi dengan penghentian aliran dana yang menjadi sumber utama aktivitas perjudian.

“Pemberantasan judi online tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs, tetapi harus menyasar keseluruhan ekosistemnya. Pemutusan situs harus dibarengi dengan memutus rekening-rekening penampung yang menjadi jalur utama perputaran dana perjudian online," kata Meutya.

Melalui OJK Banking Forum 2026, OJK mengajak industri perbankan untuk terus memperkuat tata kelola teknologi informasi, meningkatkan manajemen risiko, mengembangkan sistem deteksi transaksi mencurigakan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan di era digital.