Sinergi Fiskal Moneter: Arah Baru Industri Jasa Keuangan

*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-69f8508b-bacc-8321-bc78-28129dbb0259-0" data-turn-id-container="request-69f8508b-bacc-8321-bc78-28129dbb0259-0" data-testid="conversation-turn-96" data-turn="assistant"> Syariahnow.com-Jakarta- Tingginya ketidakpastian global mendorong para pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Stabilitas rupiah dinilai menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor keuangan dan sektor riil sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP OJK , Aslan Lubis, mengatakan 2026 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri jasa keuangan. Tekanan berasal dari dinamika global maupun kondisi domestik yang masih dibayangi berbagai risiko.

Menurut Aslan, ketidakpastian global dipicu oleh konflik geopolitik yang masih berlangsung, termasuk perang Iran-Amerika Serikat, serta meningkatnya kebijakan proteksionisme di sejumlah negara yang berdampak terhadap rantai pasok global, terutama sektor energi.

“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026, Rabu, 29 Juli 2026, di Jakarta.

Dia menilai tantangan tersebut tidak dapat dihadapi oleh satu institusi saja. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia , OJK, serta pelaku industri keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Bank Indonesia, lanjut Aslan, telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak Mei 2026. Sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran, termasuk untuk mendukung program prioritas nasional, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah.

“Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambah Aslan.

Harmonisasi Fiskal dan Moneter Ekonom Universitas Indonesia Telisa Falianty mengatakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan secara harmonis agar mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global.

Menurut Telisa, keseimbangan antara kebijakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia perlu dijaga agar tidak terjadi dominasi salah satu kebijakan yang berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi.

"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan fiskal, terutama terkait penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD), agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“ Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu,” kata Telisa.

Di sisi lain, Telisa menilai pertumbuhan kredit nasional masih belum merata. Penyaluran kredit masih didominasi sektor korporasi besar seperti industri sawit, nikel, CPO, dan pembiayaan investasi, sementara pertumbuhan kredit UMKM dan modal kerja relatif terbatas.

Kondisi tersebut, menurutnya, sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah yang terlihat dari meningkatnya penggunaan tabungan maupun pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja,” tegas Telisa.

Hedging Jadi Strategi Menghadapi Volatilitas Rupiah Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai strategi lindung nilai ( hedging ) menjadi langkah penting bagi korporasi maupun lembaga keuangan dalam menghadapi volatilitas nilai tukar akibat meningkatnya ketidakpastian global.

Menurut Piter, tekanan terhadap rupiah dan meningkatnya credit default swap (CDS) domestik menuntut pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai instrumen mitigasi risiko yang tersedia di industri perbankan.

"Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar," jelas Piter.

Instrumen lindung nilai yang dapat dimanfaatkan antara lain Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, hingga Interest Rate Swap .

“Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji,” ujar Piter.

BSI Fokus pada Pembiayaan Berkualitas Dari sisi industri perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat strategi pembiayaan dengan menyeimbangkan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, dan manajemen risiko.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan perseroan tidak hanya mengejar pertumbuhan pembiayaan, tetapi juga memastikan kualitas portofolio tetap terjaga dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

"Transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan dari sekadar mengejar ekspansi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang lebih efektif, tetapi juga harus berkualitas, profitable, dan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian. Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional," ujar Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI, dalam pemaparannya.

Menurut Bob, peluang pertumbuhan pembiayaan masih terbuka, terutama pada sektor investasi, sektor produktif yang resilien, serta program prioritas pemerintah, termasuk sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

“Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh segmen demand, “ tandas Bob.

Selain itu, BSI turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp444 miliar untuk 296 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.

Sinergi Fiskal Moneter: Arah Baru Industri Jasa Keuangan

BCA Syariah Mulai Bangun Masjid Ar-Rahman di Aceh Tamiang, Awali Program 99 Masjid Asmaul Husna

Pengguna MADINA Bank Muamalat Tumbuh 12,1 Persen, Volume Transaksi Capai Rp47,9 Triliun

Kristopo

Pengguna MADINA Bank Muamalat Tumbuh 12,1 Persen, Volume Transaksi Capai Rp47,9 Triliun

Terpopuler

ADPISI Rumuskan Rekomendasi Peningkatan Mutu MTQMN

Bank Syariah Ini Ciptakan SuperApp BYOND, Janjikan Layanan Lengkap dan Aman

Menag Resmikan IAI Al-Irsyad Jakarta, Dorong Kampus Islam Jadi Pusat Pencerahan Era Post-Truth

Revitalisasi IAEI: Mengembalikan Semangat Perjuangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Jelang Muktmar IAEI 2025, Pilih Pemimpin yang Komitmen dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Petisi

Gelar Sarjana Masih Relevan di Era AI, Fondasi Penting Menuju Dunia Kerja Modern

Kemenag: Musafir Boleh Tidak Puasa saat Mudik, tetapi Tetap Jaga Adab

Ini Dia 4 Hal yang Dapat Membatalkan Wudhu

Kategori

Follow Us

Welcome Back!

Retrieve your password