Syariahnow.com-Jakarta-Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi strategis untuk meningkatkan kesadaran jaminan kesehatan nasional di lingkungan keagamaan dan pendidikan Islam.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama menekankan pentingnya kesehatan sebagai fondasi utama bagi umat dalam menjalankan peran keagamaan. Ia menilai, peran BPJS Kesehatan sejalan dengan upaya Kementerian Agama dalam menjaga kesejahteraan umat.
“Salah satu kepentingan Kementerian Agama adalah untuk menjaga kesehatan umat. Dengan begitu, peran BPJS juga tentu sangat penting dalam mencapai kepentingan ini,” kata Nasaruddin, dikutip Syariahnow.com dari kemenag.go.id, Kamis, 9 April 2026, di Jakarta.
Baca juga: Ini Arahan Menag untuk Pelaksanaan Program 2026 Kementerian Agama
Menurut Nasaruddin, tantangan utama dalam implementasi jaminan kesehatan nasional masih terletak pada pemahaman masyarakat, terutama terkait konsep gotong royong dalam pembiayaan kesehatan. Edukasi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Masalah yang sering terjadi di BPJS ini tentu kan masalah iuran. Padahal, jika masyarakat paham betul esensinya, pasti mereka akan sadar betapa pentingnya jaminan kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya membantu kesehatan sesama memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam ajaran Islam. “Khairunnaasi anfa’uhum lin-naas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain,” tutur Menag.
Baca juga: 42 Ribu Pesantren Jadi Fokus Digitalisasi Keuangan Kemenag dan OJK
Kolaborasi antara Kementerian Agama dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memperluas literasi kesehatan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan nasional.
Terpopuler
-
ADPISI Rumuskan Rekomendasi Peningkatan Mutu MTQMN
-
Bank Syariah Ini Ciptakan SuperApp BYOND, Janjikan Layanan Lengkap dan Aman
-
Revitalisasi IAEI: Mengembalikan Semangat Perjuangan Ekonomi Syariah di Indonesia
-
Jelang Muktmar IAEI 2025, Pilih Pemimpin yang Komitmen dalam Pengembangan Ekonomi Islam
-
Tahun 2024, Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Capai 39,11℅ dan 12,88℅




